Site Loader

Hubungan
Birokrasi dan Budaya Papua Barat

Pendahuluan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Pergulatan
praktik perpolitikan yang ada di Indonesia masih menjadi hal yang menarik untuk
dibahas. Terlebih dinamika politik di era desentralisasi dewasa ini. Praktik pelimpahan
kekuasaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah merupakan tindakan yang
menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Dimana menurut Turner dan Hulme (dalam
Karim, 2006), menyatakan bahwa praktik desentralisasi senantiasa digunakan
sejalan dengan praktik sentralisasi di sebuah negara. Dalam artian, pelaksanaan
desentralisasi tidak serta merta melimpahkan kekuasaan yang krusial kepada
daerah, misalnya urusan keuangan dan moneter, usaha-usaha pertahanan, yustisi,
keamanan, agama, serta urusan luar negeri. Akan tetapi, Indonesia, dengan
kondisi geografis yang beragam serta memiliki tingkat heterogenitas suku bangsa
yang luar biasa banyak, memerlukan realisasi desentralisasi guna menjamin
pemenuhan tugas negara dalam usaha mensejahterakan rakyat melalui perpanjangan
tangannya di daerah.

Otonomi daerah,
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ,diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan  hal tersebut daerah memiliki keleluasaan
mengelola potensi daerah. Realisasi otonomi daerah berupa keharusan daerah
secara mandiri untuk mampu menjamin keberlangsungan daerahnya meskipun kontrol Pemerintah
Pusat tetap ada, dalam porsi yang lebih sederhana. Akan tetapi, keberagaman
yang dimiliki Indonesia ternyata memberikan corak politik yang berbeda ditataran
Pemerintah Daerah. Otonomi daerah yang biasa tidak sesuai untuk beberapa daerah
yang memiliki ciri khas tertentu, salah satunya Papua Barat. Daerah tersebut
memiliki problematika tersendiri, sehingga pemberlakuan otonomi khusus menjadi
pilihan terbaik yang dipilih Pemerintah Indonesia.

Otonomi khusus
yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Provinsi Papua Barat merupakan
keputusan yang tepat. Otonomi khusus, merujuk pada pasal 1 poin b Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, diartikan
sebagai kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Pemerintah di
tingkat provinsi untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat
berdasar prakarsa sendiri selaras dengan aspirasi dan hak-hak masyarakat. Otonomi
yang dilakukan di Papua Barat memberikan keleluasaan yang berbeda dari daerah
lain yang pada umumnya kewenangan tersebut berada di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten.
Namun, pengimplementasian otonomi khusus yang ada di Papua Barat bukan hal yang
mudah.

Otonomi
khusus di Papua Barat

Implementasi
otonomi khusus di Papua Barat mendapat tantangan yang tidak mudah. hal tersebut
tidak dapat dilepaskan dari rekam sejarah yang terjadi di tanah papua. Setelah
bergabungnya Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
tahun 1969, rakyat Papua merasa Indonesia memperlakukan mereka secara otoriter,
terutama pada masa Orde Baru. Tanah mereka dikuasai negara tanpa balasan
sepeserpun kepada papua dan kalaupun ada itupun tidak sebanding dengan kekayaan
alam yang telah di ambil Pemerintah Pusat dan justru digunakan untuk
pembangunan yang cukup masif di pulau jawa. Berawal dari kenyataan pahit
tersebut, masyarakat yang merasa “dianak tirikan” melakukan berbagai upaya agar
Pemerintah memberikan perhatian kepada rakyat papua sebagai bagian dari
Indonesia. Upaya tersebut tidak sia-sia. Pada tahun 2001, Papua mendapat kekhususan
dalam mengelola urusan pemerintahan di daerah. (Halmin, 2006)

Konsekuensi
logis dari pemberian otonomi khusus kepada Papua Barat memicu lahirnya
permasalahan baru. Permasalahan yang timbul diantaranya terkait isu-isu politik,
ekonomi, sosial, budaya, HAM dan penegakkan hukum  (Halmin, 2006). Pembentukan Majelis Rakyat Papua
(MRP)  dinilai memicu semakin maraknya
rakyat Papua yang menyerukan untuk merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Kontroversi
tersebut juga dibumbui dengan penggunaan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM)
sebagai bendera pemersatu rakyat Papua. Hal tersebut sebenarnya merupakan salah
satu bentuk kebebasan yang diberikan Pemerintah Pusat, walaupun dalam sisi lain
dapat menjadi semangat bagi separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Selain
itu, masyarakat Papua Barat juga diperkenankan memiliki lagu pemersatu, akan
tetapi kesemuanya baik bendera dan lagu pemersatu harus muncul setelah bendera
merah putih dan lagu Indonesia raya dikumandangkan. Permasalahan ekonomi yang
terjadi lebih menekankan pada aspek integrasi keuangan pusat daerah dan
pemnbangunan sektor ekonomi di Papua Barat serta kontribusi dari pengolahan
sumber daya alam yang tidak dirasakan oleh masyarakat.  Sektor pendidikan dirasa masih minim. Hal tersebut
tidak hanya disebabkan kondisi geografis yang menantang tetapi juga
ketersediaan tenaga pendidik. Selain itu, kemiskinan, kesehatan dan taraf hidup
yang layak belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya itu, pada ranah
HAM dan penegakan hukum, Pemerintah dipandang sinis oleh dunia internasional,
salah satunya oleh Unrepresented Nations
& Peoples Organization melalui artikel yang diunggah di situs www.unpo.org,
 karena dinilai telah merenggut kebebasan
rakyat papua dan melakukan tindakan “militer” kepada masyarakat hanya untuk
menguasai dan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya kekayaan alam yang ada
di bumi papua.

Budaya dalam
bingkai otonomi khusus

  Kebudayaan
daerah dijamin oleh otonomi khusus. Hal tersebut tercermin dari pasal 58 Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimana
Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban untuk membina, mengembangkan, dan
melestarikan keragaman bahasa serta sastra daerah dengan harapan agar dapat
mempertahankan dan memantapkan jati diri orang papua, termasuk segala sesuatu
yang berkaitan dengan budaya asli daerah. Akan tetapi, dikalangan masyarakat
Indonesia masih menganggap berbeda masyarakat papua yang merupakan melanesia sedangkan
sebagian besar penduduk Indonesia merupakan malayu. Sehingga, masyarakat Papua
Barat menganggap adanya upaya “Indonesialisasi” yang mengancam keberlangsungan
budaya nenek moyang mereka. Salah satu contoh, misalnya bau badan. Masyarakat Indonesia
menganggapnya bau busuk yang tidak layak di ruang publik, padahal bagi mereka,
yang masih akrab dengan kegiatan berburu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,
bau badan mereka dapat membantu dalam mendekati hewan buruan, berbeda dengan
penggunaan sabun yang dinilai mereka justru bau busuk yang seseungguhnya. Lebih
lanjut, otonomi khusus yang diberlakukan di Papua Barat sebenarnya memberikan
peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua Barat untuk menampilkan budaya
mereka secara lebih bebas dan masif.

Otonomi khusus
menjamin keberlangsungan budaya di Papua Barat. Dukungan yang dimaksud
mengingat salah satu yang menjadikan Papua Barat berbeda dengan daerah lain di
Indonesia adalah karena budayanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001
menyatakan bahwa keberadaan simbol-simbol kultural adalah untuk kemegahan jati
diri orang papua, baik berupa bendera daerah, lagu daerah, termasuk kebiasaan
dan hukum adat . Kelangsungan budaya merupakan tugas MRP. Akan tetapi, dalam
implementasinya, karena kurang baiknya pendampingan dari Pemerintah Pusat
terhadap Daerah, MRP masih teribat dalam urusan permasalahan kebijakan politik  (Surya dan Soleh, 2017). Sehingga, upaya
penjagaan budaya asli menjadi samar-samar, tidak maksimal.MPR memiliki posisi
yang strategis, dimana kedudukannya sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Papua (DPRP). Hanya saja, DPRP orietasinya lebih kepada urusan politik walaupun
keduanya sama-sama sebagai institusi perwakilan aspirasi rakyat Papua Barat. Hal
inilah yang membuat Papua Barat disebut-sebut memiliki pola pemerintahan yang bikameral.
 Posisi  MRP sebagai lembaga yang mendukung
kelangsungan budaya dalam tatanan pemerintahan daerah dapat dijelaskan melalui
gambar berikut:

Gambar 1.
Skema institusi pada Pemerintah Provinsi Papua Barat

Sumber:
Purwoko, 2015.

Implementasi
otonomi khusus juga mendapat tantangan yang bersinggunan langsung pada ideologi
masyarakat Papua Barat dan pada pengimplementasian otonomi khusus itu sendiri.  Pada aspek ideologi, misalnya, masyarakat
Papua Barat terlanjur pesimis akan keberhasilan dan keberlangsungan otonomi
khusus di masa mendatang. Kepesimisan tersebut lebih ditekankan pada realisasi
pembangunan regional dan pencapaian kesejahteraan (Widjojo, 2010). Terlebih lagi,
pelaksanaan Perdasi dan Perdasus justru menimbulkan permasalahan baru. Namun demikian,
keberhasilan atau kegagalan implementasi otonomi khusus tersebut ditentukan
dari bagaimana birokrasi di Papua Barat dilaksanakan.

Praktik
birokrasi pasca otonomi khusus

Bambang
Purwoko dalam tesisnya menjelaskan bahwa pola birokrasi di Papua Barat
cenderung mengedepankan identitas etnik, atau yang lebih akrab dengan sebutan
praktik politik identitas. Risetnya dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan. Pemerintahan
di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan gabungan antara paradigma politik
modern dan komposisi tradisional yang menceminkan pribumi tanah papua (Purwoko,
2015). Sehingga, misalnya, pada implementasi kebijakan yang ada di daerah,
praktik otonomi khusus menimbulkan paradoks, yang disebabkan oleh tuntutan akan
perubahan yang masif akan tetapi karena keharusan mengikutsertakan masyarakat
asli yang terkadang menghambat kelancaran karena kekurangcakapan SDM yang ada
di birokrasi.

Keberadaan
putra daerah pada institusi pemerintahan bersifat wajib (Purwoko, 2015).  Hal ini yang acap kali menjadi perdebatan. Mengapa
demikian? Terdapat hubungan antara identitas etnik dan bagaimana kelompok etnik,
karena adanya upaya internalisasi kebiasaan sehari-hari etnik  dibawa ke dalam kultur institusi. Walaupun,
memang, otonomi khusus menfasiitasi daerah untuk menjaga budaya tetapi dinamika
Pemerintah Daerah sudah terlalu terpengaruh oleh budaya tengah berkuasa di dala
institusi tersebut bukan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga,
tidak jarang aspek profesionalitas dalam institusi Pemerintah Daerah sulit
untuk diwujudkan. Dengna kondisi birokrasi yang demikian, wajar jika praktik patron-client dapat berlangsung subur. Proporsionalitas
etnik  juga tergadai oleh pertimbangan
jumlah keikutsertaan etnik dalam institusi pemerintah yang kemudian mengabaikan
aspek kapasitas dan kemampuan calon birokrat pesaingnya. Disisi lain, ada
anggapan bahwa keterwakilan etnik pada setiap institusi Pemerintah Daerah
merupakan upaya konkrit untuk menjaga stabilitas Pemerintah Daerah. Padahal, pengabaian
kapasitas seorang birokrat akan mengancam keberlangsungan birokrasi itu sendiri
dikarenakan ketidakmampuan menjaga standar kualiltas pelayanan dan akan
berdampak pada persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik dan keseriusan
Pemerintah Daerah menjamin hajat hidup masyarakat. Perlakuan birokrasi yang
demikian, kemungkinan terburuk, juatru mengancam kestabilan dari tata kelola
pemerintahan itu sendiri. Bagaimana bisa birokrasi dijalankan tanpa SDM yang
mumpuni dengan target yang tidak main-main ditengah tuntutan pembangunan
disegala bidang serta seruan dan dukungan internasional agar Papua Barat
merdeka.

Tata kelola pemerintahan
daerah yang baik memerlukan birokrat dengan kapasitas yang mampu untuk
melaksanakan tugas dengan baik. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Sorong Selatan pada tahun 2010 menyebutkan setidaknya hanya 275 pegawai yang
berstatus Sarjana. Komposisi Pegawai Negeri Sipil terbanyak merupakan lulusan
Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 537 pegawai. Sedangkan, PNS dengan tingkat
pendidikan setara sekolah dasar sebanyak 29 pegawai.

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan PNS di Kabupaten Sorong Selatan Pada Tahun 2010

Tingkatan
Pendidikan

Jumlah

Sekolah
Dasar

29

Sekolah
Menengah Pertama

15

Sekolah
Menegah Atas

537

Politeknik/Akademi

417

Universitas

275

Total

1.273

Sumber:
Purwoko, 2015.

Panggambaran tersebut bukan dimaksudkan untuk
mendiskreditkan kemampuan putra daerah melainkan untuk memberikan penjelasan
betapa penting SDM dalam Pemerintah Daerah yang ada di lingkungan Papua Barat
ditengah keharusan keterwakilan etnik serta tuntutan pembangunan. Sehingga,
yang sebenarnya menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
bagaimana upay a mempersiapkan kader-kader birokrat yang unggul tetapi tidak
melupakan aspek keterwakilan etnik yang ada, berarti satu-satunya cara adalah
bagaimana mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan yang mudah diakses. Dengan
harapan, tidak hanya mencapai target pembangunan manusia melainkan juga
mensukseskan otonomi daerah.

Keuntungan desentralisasi

            Target
tersebut masih cukup relevan mengingat diperlukannya sinergitas antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mensukseskan praktik
desentralisasi. Josef riwu Kaho (dalam Satispi, 2017) menjelaskan bahwa praktik
desentralisasi di daerah, sebenarnya, memiliki keuntungan sebagai berikut:

a)    
Mengurangi bertumpuknya  pekerjaan
di pusat pemerintahan;

b)    
Daerah tidak perlu menunggu instrument daeri pusat untuk
menyelesaikan permasalahan yang sifatnya mendesak;

c)     
Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna untuk
kepentingan tertentu;

d)    
Daerah otonom dapat dijadikan semacam laboratorium ilmu
pemerintahan;

e)    
Mengurangi kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan yang
dilakukan pemerintah pusat; dan

f)      
Dapat memberikan kepuasan bagi daerah.

Akan tetapi, praktik yang tidak optimal
justru mengundang kemungkinan-kemungkinan terburuk dari praktik desentralisasi
diantaranya sebagai berikut:

a)    
Struktur pemerintah yang semakin kompleks akan cenderung
mempersulit koordinasi;

b)    
Kestabilan daerah lebih rentan karena bermacam-macam kepentingan
yang ada di daerah;

c)     
Memerlukan waktu yang relative lama dalam pengambilan keputusan
karena memerlukan perundingan yang cenderung bertele-tele; dan

d)    
Memerlukan biaya yang lebih banyak dan pencapaian keseragaman
menjadi lebih sulit.

Realisasi
otonomi khusus, sebagai pengejawantahan desentralisasi asimetris dalam tata
kelola pemerintahan daerah, perlu mendapat kawalan lebih serius. Sebagai imbas
dari birokrasi yang syarat akan politik identitas di Papua Barat menjadikan
praktik birokrasi menjadi lamban berkembang dan tidak optimal. Struktur
birokrasi yang ada justru cenderung lebih gemuk bila dibandingkan dengan daerah
lain. Misalnya, bila dibandingkan dengan Kabupaten Sleman. Dengan jumlah
populasi sebesar 57.000 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan memiliki total 22 institusi
pemerintah, sedangkan Kabupaten Sleman dengan jumlah populasi sebanyak
1.100.000 memiliki institusi yang lebih rasional yakni hanya sebanyak 20
institusi.  (Purwoko, 2015)

            Institusi
yang cenderung gemuk tersebut tidak bisa dilepaskan dari ambisi putra daerah
untuk mengisi jabatan sebagai PNS (Purwoko, 2015). Adanya anggapan bahwa
sekarang merupakan kesempatan bagi putra daerah untuk menjadi raja di tanahnya
sendiri setelah sekian lama tidak mampu berbuat banyak. Akan tetapi, kesempatan
yang diberikan acap kali dimanfaatan untuk memenuhi keinginan pribadi atau
golongan. Misalnya, seperti yang dijelaskan Bambang Purwoko, ada kecenderungan
pemimpin untuk pergi berlibur keluar papua, biasanya ke Jakarta atau ke
Makasar, dengan mengatasnamakan kegiatan dinas. Penyimpangan seperti inilah
yang perlu diatasi mengingat perlunya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Bukan
hanya itu, hal tersebut juga ditujukan untuk mewujudkan sosok pemimpin yang
berdedikasi dan focus terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua
Barat.

Peran kepemimpinan
terhadap pelayanan publik

            Evi
Satispi  melakukan riset terhadap gaya
kepemimpinan di Distrik Klamono Kabupaten Sorong terkait implementasi kebijakan
otonomi khusus di Papua Barat. Hasil penelitian mengisyaratkan perlunya
pembinaan pemimpin pada tatanan Pemerintah Daerah.  Pemimpin lebih sering menggunakan gaya
kepemimpinan yang instruktif dimana perilaku pemimpin tinggi akan pengarahan
dan rendah akan  dukungan. Di lain sisi,
juga konsultatif, dimana perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi
dukungan. Dengan gaya yang demikian, pegawai akan cenderung menunggu perintah
dari pemimpin sehingga hal yang demikian akan menurunkan tingkat kematangan pegawai
yang akan berimbas pada tingkat kualitas pelayanan publik. Sehingga, pelayanan
publik dinilai kurang optimal.  Hal
tersebut karena ketidaksesuaian penerapan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh
pemimpin di distrik. (Satispi, 2017)

Kesimpulan

            Eksistensi
budaya masyarakat Papua Barat pada era otonomi khusus dilindungi oleh regulasi
dengan ketetapan hokum yang berlaku. Artinya, dengan penetapan Papua Barat
sebagai daerah otonom khusus menjadikan budaya masyarakat lebih leluasa hadir
di ruang publik. Sehingga, institusi publik harus merepresentasikan
keterwakilan etnik. Akan tetapi, konsekuensinya adalah menjamurnya politik
identitas pada praktik birokrasi. Praktik birokrasi bikaeral yang dilakukan
belum  berjalan sebagaimana mestinya. MRP
yang memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan budaya justru
lebih condong kepada urusan politik, begitu pula DPRP. Budaya birokrasi yang
demikian tidak baik dan tidak boleh berlangsung untuk waktu yang lebih lama. Hal
ini karena, dewasa ini media internasional semakin gencar menyatakan bahwa
rakyat Papua Barat telah mengalami diskreminasi dan dianggap berbeda dari
penduduk Indonesia pada umumnya yang kemudian menyatakan dukungannya agar
memisahkan diri dari Indonesia. Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya,
Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan segenap upaya untuk membangun Papua
Barat, dimulai dari infrastruktur.

            Pergulatan
praktik otonomi khusus di Papua Barat semakin menarik saja untuk dijadikan
pokok bahasan. Bagaimana tidak? Papua Barat merupakan daerah yang kaya akan
sumber daya alam. Akan tetapi, catatan sejarah yang kelam dan berlakunya
mispersepsi oleh segelintir masyarakat Indonesia tentang penggambaran
masyarakat Papua Barat dengan segala kekhasan yang dimiliki. Alhasil, menjadi
mudah bagi asing untuk “menggoreng” isu-isu tersebut dengan memberikan
iming-iming kesejahteraan bagi Papua Barat hanya jika merdeka dari Indonesia. Sebagai
generasi muda Indonesia, yang merasakan mewahnya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah
di Pulau Jawa, tidak sepantasnya kita melupakan jasa masyarakat Papua Barat
yang telah rela tanahnya dieksploitasi, yang hingga kini belum merasakan apa
yang dirasakan mayoritas penduduk di Pulau Jawa. Dukungan generasi muda terhadap
upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat
Papua Barat sangat dibutuhkan.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Stuart!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out